Ekonomi Biru Indonesia sebagai negara kepulauan

Rio de Janeiro, Brasil: Laut merupakan kontributor terpenting bagi ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, konsep ekonomi biru sangat relevan sebagai bagian dari strategi pengembangan Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.

“Indonesia ingin mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan keadilan, dan dalam saat bersamaan menjamin perlindungan lingkungan di sektor kelautan dan perikanan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pidatonya pada acara Leaders Valuing Narure: a Celebration of Commitment at Rio+20, di Green Party, Rio de Janeiro, Brasil, Kamis (22/6) pagi waktu setempat.
Pengelolaan laut secara berkelanjutan sering disebut sebagai ‘ekonomi hijau dalam dunia biru’ atau ekonomi ramah lingkungan di lautan. Ekonomi biru ini meliputi perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya laut, khususnya perikanan.

”Indonesia siap untuk memajukan itu mengingat kondisi geografisnya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kelestarian sumber daya laut akan memastikan lebih banyak sumber pangan yang dapat diandalkan dan pendapatan bagi jutaan orang hidup di sepanjang garis pantai,” Presiden SBY menjelaskan.

Dunia, lanjut SBY, perlu memastikan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dan demi keamanan pangan, kita perlu memastikan kesehatan laut kita. “Oleh karena itu, kita perlu untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan, membangun masyarakat pesisir lebih tahan dan memberikan insentif lebih untuk perikanan berkelanjutan,” SBY mengingatkan.
”Kita harus menjaga keseimbangan optimal dari pembangunan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan laut kita. Aktivitas manusia menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap ekosistem laut,” Presiden menambahkan.

Indonesia sendiri telah mencanangkan sasaran konservasi laut nasional mencapai 20 juta hektar pada tahun 2020. Dan pada KTT Segitiga Karang tahun 2009, para pemimpin negara anggota segitiga karang menyetujui lima rencana aksi. Pertama, memperkuat pengelolaan laut lepas olahan, dan kedua mempromosikan pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan. Ketiga, meningkatkan manajemen yang efektif dari daerah perlindungan laut, keempat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Kelima melindungi spesies langka. (presideninfo/dik)